Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) – Sejarah penciptaan Bank Kredit Rakyat (BNR) berawal dari era kolonial Belanda. Pinjaman rakyat di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan penciptaan Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Gudang Desa, yang dibangun untuk membantu petani, karyawan, dan pekerja membebaskan diri dari perbudakan hiu kredit (rentenir) yang mengenakan suku bunga sangat tinggi.

Pada masa pemerintahan koloni Belanda, Pinjaman Rakyat dikenal oleh masyarakat sebagai Desa Lumbung, Bank Desa, Bank Petani, dan Bank Perdagangan Desa, yang pada waktu itu hanya ada di Jawa dan Bali. Th.1929 otoritas pinjaman pedesaan dibuat, yaitu, Desa Badan Kredit (BKD), yang terletak di pulau Jawa dan Bali, sedangkan untuk pengawasan dan manajemen pemerintah kolonial Belanda membentuk Perbendaharaan Pusat dan Layanan Kredit Pedesaan, dengan nama lembaga, yaitu Badan Kas Pusat (IKP).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendorong penciptaan bank pasar, yang terutama dikenal diciptakan dalam kondisi pasar dan bertujuan menyediakan layanan keuangan kepada pedagang pasar. Pasar bank kemudian didasarkan pada Pakta 1988, disetujui sebagai Bank Kredit Rakyat (BPR). Sejak itu, BPR di Indonesia telah berkembang.

Memahami BPR (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lain yang setara dan menyalurkan dana sebagai bisnis BPR.

Dengan tempat-tempat yang biasanya dekat dengan tempat orang membutuhkannya, Status BPR ini diberikan kepada BPR, BPR, BPR, BPR, Nagari (LPN), BPR, BPR, BPR, BPR, BKK, kredit usaha kecil ( KURK), Lembaga Kredit Daerah (LPK), Bank Produksi Pedesaan (BKPD) dan / atau lembaga lain yang disamakan dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, memenuhi persyaratan prosedur yang diatur oleh keputusan pemerintah.

Ketentuan ini diterapkan karena, mengingat bahwa lembaga-lembaga ini dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dan masih dibutuhkan oleh masyarakat, keberadaan lembaga tersebut diakui. Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 memberikan gambaran yang jelas tentang status lembaga terkait. Untuk menjamin persatuan dan keseragaman dalam pembentukan dan pengawasan, persyaratan dan prosedur untuk pemberian status lembaga tersebut diatur oleh keputusan pemerintah.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai dengan Pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat beroperasi sebagai berikut.

  • Ditugaskan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk simpanan tetap, tabungan dan / atau bentuk serupa lainnya.
  • Tugas memberi kredit.
  • Diangkat untuk mengamankan pembiayaan dan alokasi dana berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang disediakan oleh Bank Indonesia.
  • Diangkat untuk menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan / atau tabungan di bank lain.

Lihat Juga :

Fungsi BPR

Berfungsi untuk memberi masyarakat layanan untuk mendapatkan tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk serupa lainnya;

  • Berfungsi untuk memberikan pinjaman;
  • Berfungsi untuk memberikan pembiayaan kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip distribusi laba sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; dan juga
  • Fungsi untuk menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan / atau bank lain.

Contoh Bank Kredit Rakyat

  • Bank Islam
  • Bank Tapeudana
  • bank biasa
  • superbank
  • Vijayamula Santos Bank

Ini adalah ulasan tentang BPR: definisi, tujuan, fungsi, dan contoh lengkap. Saya harap hal di atas bermanfaat.


Comments are Closed